2024-07-10
PENYERAHAN LHP LKPP DAN IHPS II TAHUN 2023
Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
Kepala BPK RI, Isma Yatun, secara langsung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indikator Hasil Pemeriksaan Sistem (IHPS) II TA 2023 kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Adapun diketahui untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, akhir Mei lalu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyoroti hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan transparan.
Presiden menyampaikan bahwa WTP adalah kewajiban bersama dalam menggunakan APBN secara baik, karena uang tersebut merupakan uang rakyat dan negara.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden.
